Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang dikelola dengan sistem zonasi, yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona laoin sesuai keperluan (Undang-undang No.5 Tahun 1990). Pembentukan sebuah taman nasional di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya untuk penyelamatan sebuah kawasan yang didalamnya terdapat flora dan fauna endemik/langka, menyelamatkan budaya dan tentu saja untuk menyelamatkan kawasan hutan tropis yang masih tersisa. Di Indonesia saat ini terdapat 50 buah taman nasional yang tersebar dari pulau sumatera sampai dengan papua.
Resort merupakan jabatan non struktural yang dibentuk dengan keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (Pasal 31 P.03/Menhut-II/2007). Didalam sebuah taman nasional terdapat beberbagai struktur yang diduduki oleh berbagai tingkatan jabatan sampai dengan staf dilapangan. Resort merupakan garda terdepan dalam sebuah pengelolaan taman nasional. Atasan langsung dari resort adalah Kepala Seksi. Orang-orang yang berada di resort harus berhubungan langsung dengan masyarakat, baik itu masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar taman nasional, maupun masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan illegal didalam sebuah kawasan taman nasional, seperti berburu satwa, illegal loging, perambahan dan pencurian tumbuh-tumbuhan langka yang dilindungi.
Melihat pentingnya dan besarnya sebuah tanggung jawab orang di resort, maka sudah seharusnya orang-orang yang berada di garda terdepan ini memiliki kemampuan yang mumpuni. Bisa diandalkan. Mampu menganalisis masalah dengan cepat, bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan berbaur dengan masyarakat.
Banyak program dan dana yang terkadang tersedot di Jakarta dan ditingkat Balai, sehingga membuat orang-orang tingkat seksi dan resort tidak bisa berbuat banyak dalam hal pengamanan kawasan yang menjadi tanggung jawab mereka. Anggaran tahunan yang cenderung disamaratakan disetiap taman nasional membuat sebuah anggaran tersebut tidak cukup jika operasional di taman nasional tersebut membutuhkan biaya operasional yang besar, misalnya dalam hal transportasi. Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Papua apalagi yang merupakan Taman Nasional Laut Kepulauan, biaya transportasi yang menggunakan boat lebih mahal dibandingkan dengan biaya perjalanan darat.
Itu merupakan salah satu masalah yang ada didalam tubuh organisasi yang mengelola taman nasional. Manajemen yang masih jauh dari kata sempurna dan ideal. Belum lagi permasalahan luasnya kawasan yang mereka kelola. Mengelola ratusan ribu hingga jutaan hektar sebuah kawasan hutan bukan sebuah perkara yang bisa dianggap enteng. Permasalahan menjadi semakin rumit jika didalam taman nasional terdapat kelompok masyarakat yang tinggal dan beranak pinak.
Setiap tahunnya permasalahan atau konflik yang terjadi antara masyarakat dan pengelola taman nasional masih sering terjadi dan terus meningkat. Beberpa konflik yang sering terjadi adalah konflik batas hutan dan taman nasional, kepentingan dalam penggunaan ruang atau penetapan zonasi, pemanfaatan lahan dan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di taman nasional.
Dibutuhkan sebuah solusi yang cepat dalam pengelolaan taman nasional. Tingginya konflik di taman nasional dan masih sering terjadinya kegiatan-kegiatan illegal disebuah taman nasional membuat beberapa kalangan tidak mempercayai sistem taman nasional dalam upaya penyelamatan sebuah kawasan hutan. Manajemen kolaborasi dan pelibatan masyarakat didalam dan disekitar taman nasional harus diterapkan. Bagaimana masyarakat bisa hidup selaras dan serasi dengan kawasan hutan. Menikmati tinggal dikawasan hutan dan menjaga tempat tinggalnya dari kerusakan. Resort harus dilibatkan secara penuh dalam sebuah perencanaan, pelaksanaan dan monitoring sebuah kegiatan/program di taman nasional. Beri kepercayaan dan ruang gerak yang bebas untuk resort. Bagi seorang Kepala Seksi dan Kepala Balai, buang jauh-jauh pemikiran tentang resort adalah sekelompok orang bawahan atau anak buah yang bisa selalu diperintah dan harus mengikuti perintah atasan. Jangan pernah beranggapan orang-orang di resort adalah sekelompok anak muda yang baru lulus dan tidak tahu apa-apa. Berbaur dan bergabung dengan bawahan adalah penting. Bagi orang lapangan team work adalah harga mati. Permasalahan utama taman nasional ada dilapangan.
“Seksi dan Resort adalah ujung tombak didalam sebuah taman nasional. Biarkan mereka membuat program dan mengelola program tersebut. Baik program dari anggaran pemerintah pusat maupun sumber dana yang lainnya. Karena mereka yang tahu situasi dan kondisi dilapangan. Kenapa disebuah taman nasional dibentuk seksi dan resort? Karena kepala balai tidak akan sanggup mengurusi semuanya. Seksi dan resort merupakan perpanjangan tangan kepala balai. Ngapain kepala balai megang semua kegiatan atau proyek? Kepala balai cukup mengevaluasi saja pekerjaan-pekerjaan mereka. Di Kementerian Kehutanan ini aneh, semua pegawainya numpuk di Jakarta. SEMUA BERLOMBA-LOMBA INGIN PINDAH KE MANGGALA. Wong permasalahannya ada dilapangan kok. Ngga bisa menyelesaikan masalah hanya melalui telpon dan email. Hadapi langsung dilapangan. Sudah tinggal di Jakarta, semua proyek juga mereka pegang, bagaimana urusan bisa selesai. Semua program atau proyek harus langsung diberikan kepada kepala seksi dan resort biar semua orang mau kerja dilapangan. Orang-orang yang duduk di Jakarta tidak perlu diberikan proyek atau kegiatan yang berhubungan dengan urusan teknis pengelolaan sebuah taman nasional. Kurangnya waktu seorang kepala balai untuk turun ke lapangan dan berbaur dengan bawahan. Kepala Balai Taman Nasional itu 3-4 kali dalam sebulan pasti dipanggil ke Jakarta. Itu resmi panggilan dinas. Belum lagi jatah libur bertemu dengan keluarga setiap bulannya. Klo rumahnya di Jakarta, sudah pasti dia pulang ke Jakarta. Jadi kapan dia bisa ke lapangan bertemu masyarakat dan berbaur dengan anak buahnya?”.
Taman Nasional itu rusak ya karena kita orang balai. Manajemen kita ngga bagus. Bukan karena masyarakat. Jangan kita selalu mengkambinghitamkan masyarakat.
Semoga ada perubahan kebijakan yang mendasar dalam pengelolaan sebuah taman nasional. Keberadaan taman nasional yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia ini bisa menjadi kebanggaan rakyatnya, tidak lagi menjadi sumber masalah bagi masyarakat. Transparansi dan kebijakan yang dibuat oleh seorang Kepala Balai maupun Menteri Kehutanan memang berdasarkan kebutuhan masyarakat luas bukan pesanan sekelompok orang ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin memotret wajah-wajah masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal didalam kawasan taman nasional maupun disekitar taman nasional tersenyum sumeringah karena bangga dan bahagia tinggal di taman nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar